√Visi, Reformasi, dan Modernisasi III

Awal tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak mulai dengan restrukturisasi organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) yang tidak lagi berdasarkan jenis pajak, namun lebih berdasarkan pada fungsi. Selain itu, ada 3 (tiga) Direktorat baru yang memiliki fungsi menjaga dan memelihara transformasi birokrasi dalam tubuh DJP yaitu: Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Dalam bahasa yang lain, sekarang DJP memiliki tiga direktorat yang bertugas menjaga modernisasi agar tetap menuju visi DJP. Memang, walaupun kita telah menetapkan visi, jika tidak ada pengawasan dalam perjalanan organisasi, pengalaman yang sudah-sudah, visi tinggal visi.

Mungkin sudah nalurinya jika organisasi itu cuma mengakomodasi kebutuhan saat itu. Ada sih reorganisasi, tapi itu juga untuk menyesuaikan kebutuhan saat itu, bukan kebutuhan yang (mungkin akan dibutuhkan) dimasa yang akan datang. Nah ketiga direktorat itu kerjanya mengarahkan organisasi agar selalu mengarah ke visi, dan selalu dapat diandalkan sebagai organisasi kelas dunia.

Satu informasi, mulai tahun 2007, bu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memulai modernisasi di seluruh jajaran departemen keuangan. Pada suatu kesempatan, bu menteri berujar, “Departemen Keuangan telah berhasil membidani modernisasi Bank Indonesia, tetapi lupa memodernisasi dirinya sendiri.” Yang menarik adalah Direktorat Jenderal Pajak dijadikan benchmark modernisasi di Departemen Keuangan!

IT based organization, e-registration, e-filing, e-taxpayer, performance management, scoring dan grading, Key Performance Indicator (KPI) adalah istilah-istilah baru yang sedang dikembangkan aplikasinya di kantor modern.

Sekedar contoh, KPI dibuat untuk kinerja kantor, dan individu yang diukur per semester. Setiap kantor yang mencapai KPI yang telah ditetapkan, pegawai yang ada dikantor tersebut diberikan bonus satu kali TKPKN (tunjangan khusus pegawai keuangan negara). Jika seorang pegawai setiap bulan mendapat take home pay Rp.8 jutaan maka take home pay saat mendapat KPI kantor akan dobel. Ini sesuatu yang baru. Ukuran kinerja kantor bukan cuma pencapaian target.

Satu lagi contoh (yang ini belum diterapkan, masih pengkajian) tentang scoring dan grading. Setiap jabatan mulai pelaksana sampai eselon II akan digrading. Diberi nilai. Kabarnya ada sekitar 300-an jabatan yang sedang digrading. Sedangkan setiap pegawai memiliki score berdasarkan kinerja, latar belakang pendidikan, diklat, profile psikologi, dan pengalaman kerja. Ke depan, masalah mutasi dan promosi adalah penggabungan scoring dan grading. The right man on the right place!

Saya sendiri, dan beberapa teman tentunya, masih memimpikan DJP yang fully IT based. Contohnya begini : parameter kerja itu bukan absen tapi akses (login) ke sistem komputer. Pergi ke kantor kapan-kapan saja, fleksibel, karena kerja bisa dilakukan dari tempat mana saja yang bisa koneksi telekomunikasi. Bisa dari rumah, atau lagi pelesiran di pantai sekalipun :).

Walaupun begitu, sekarang saya menjadi optimis jika arah modernisasi ini sedang menuju ke visi DJP :
Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem danManajemen Perpajakan Kelas Dunia, Yang Dipercaya dan DibanggakanMasyarakat

[tamat, tulisan tiga dari tiga]