√Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi Dan Tempat Kedudukan Badan

Tempat kedudukan sangat penting bagi perpajakan internasional. Tempat kedudukan wajib pajak disebut juga domisili wajib pajak. Negara domisi...

√Pemungut Pajak

Apakah setiap Wajib Pajak membayar pajak langsung disetor ke bank perseps i? Tidak! Administrasi perpajakan, khususnya pajak pusat seperti P...

√Pemeriksaan Bukti Permulaan

Bagi sebagian besar Wajib Pajak, saya kira masih asing dengan istilah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Memang sebelum modernisasi DJP, jenis pem...

√Siaran Pers

Dibawah ini merupakan kutipan Siaran Pers. Bagian tengah yang mencantumkan persyaratan bagi Wajib Pajak dengan sengaja saya potong karena ca...

√Indonesia Butuh Badan Otonomi Pajak

Judul diatas adalah judul tulisan pegawai DJP, Wiyoso Hadi , yang dimuat di laman DJP. Saya sengaja mengutip beberapa kalimat dari tulisan ...

√Daerah Belum Siap Tangani PBB-BPHTB

Sekedang copy paste dari http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=11376 : ANYER(SI)-Rencana pengalihan pa...

√Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 4 ayat (3) huruf n UU PPh 1984 [amandemen 2008] berbunyi: bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosia...

√Pasal 13A

Sekitar pertengahan tahun 2007, ada sosialisasi kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan. Walaupun secara DJP dua jenis pekerjaa...

√Indonesia Menandatangani Perjanjian Perpajakan Multilateral

OECD telah melakukan inisiasi gerakan anti penghindaran pajak. Tax treaty bilateral salah satu kelemahan dari aturan perpajakan global. Seja...

√Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Kewenangan otoritas pajak Indonesia memungut pajak dari orang asing atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah Pasal 26 Undang-Undang PPh. ...