√Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi Dan Tempat Kedudukan Badan

Tempat kedudukan sangat penting bagi perpajakan internasional. Tempat kedudukan wajib pajak disebut juga domisili wajib pajak. Negara domisi...

√Begini Cara Membuat Certificate of Taxpayer Residency di KPP Terdaftar

Certificate of taxpayer residency adalah identitas kependudukan menurut perpajakan. Dimana kita terdaftar sebagai pembayar pajak atau wajib...

√pemeriksaan data konkret yang lebih sederhana

  Akhir Februari 2016 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan pemeriksaan yang baru. Sebenarnya banyak perubahan dalam kebijakan pe...

√Kebijakan Pemeriksaan Tahun 2009

Hampir setiap tahun, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan petunjuk pelaksana bagi para pemeriksa pajak baik pemeriksa fungsional maupun no...

√Komisi Luar Negeri

Pak Raden, apabila kita menagih komisi kepada WP Luar Negeri Apakah dikenakan PPN dan apakah dipotong PPH Pasal 23 satri_nursatria@yahoo.com...

√Layanan Unggulan

JANJI PELAYANAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP Jangka Waktu Penyelesaian: 1 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Biaya a...

√Yurisdiksi Pengenaan Pajak

Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, “Segala pajak untuk keguna...

√Pak Nata

Ini adalah kisah nyata. Dikisahkan oleh Kepala Bidang P4 Kanwil, dan diceritakan kembali (tentu saja) oleh saya sendiri. Tetapi nama "P...

√Wajib Pajak Baru

Saya awam banget nich soal Pajak, nah pas lagi cari2 info di google ketemu blog anda dan tulisannya tentang PTKP sangat informatif sekali cu...

√Pembuatan faktur pajak

Berikut ini adalah petunjuk pengisian Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2010 : PETUNJUK PENGISIAN ...

√Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah ...

√Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Kewenangan otoritas pajak Indonesia memungut pajak dari orang asing atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah Pasal 26 Undang-Undang PPh. ...