√informasi yang wajib ada di e-faktur pajak

Faktur Pajak Elektronik pada dasarnya adalah faktur pajak sebagaimana dimaksud Pasal 13 UU PPN 1984. Ketentuan Faktur Pajak Elektronik tidak...

√Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM yang dibebaskan

Pembebasan PPN dan PPnBM untuk Perwakilan Negara Lain, Badan Internasional, dan pejabatnya dimaksudkan tidak untuk dijual atau dialihkan kem...

√Reformasi Perpajakan I

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pa...

√Penerimaan pajak 52% dari target APBN-P

JAKARTA: Ditjen Pajak melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Juli mencapai Rp343,9 triliun atau 52% dari target APBN Perubah...

√Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Kewenangan otoritas pajak Indonesia memungut pajak dari orang asing atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah Pasal 26 Undang-Undang PPh. ...