Saat ini, sebagian besar negara di dunia mulai menyadari perkembangan dari struktur-struktur multinasional. Selama ini, pemerintah di banyak...
Home » Posts filed under Transfer Pricing
Tampilkan postingan dengan label Transfer Pricing. Tampilkan semua postingan
√Dokumen dan Informasi Wajib Bagi Yang Melakukan Transfer Pricing
Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 termasuk aturan yang sudah lama ditunggu oleh para konsultan pajak. Aturan ini merupakan a...
√Advance Pricing Agreement (APA)
Kesepakatan Harga Transfer (APA) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Wajib Pajak dan / atau otoritas pajak neger...
√PER-43/PJ/2010
Saya kira, ini adalah peraturan perpajakan yang paling ditunggu oleh pemeriksa pajak. Selama bertahun-tahun [bahkan mungkin puluhan tahun] ...
√Know How Fee
Ini adalah salah satu perselisihan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak. Inti perselisihan berasal dari pemeriksa pajak melakukan koreksi ...
√Transfer Harga
Ini adalah masalah klasik bagi dunia perpajakan. Transfer pricing dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menggeser-geser laba sebuah unit usaha. ...
√Pembayaran komisi dan jasa lain
Berikut ini adalah kutipan dari SE-04/PJ.7/1993, yaitu contoh kekurang-wajaran pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan...
√Pembebanan bunga shareholder loan
Berikut ini adalah kutipan dari SE-04/PJ.7/1993, yaitu contoh Kekurang-wajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham ...
√Kekurang-wajaran overhead cost
Berikut ini adalah kutipan dari SE-04/PJ.7/1993, yaitu contoh kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi dan umum ( overhead cost ) : Conto...
√Kekurang-wajaran harga pembelian
Berikut ini adalah kutipan dari SE-04/PJ.7/1993, yaitu contoh kekurang-wajaran harga pembelian : Contoh : H Ltd Hongkong memiliki 25 % saham...
√Kekurang-wajaran harga penjualan
Berikut ini adalah kutipan dari SE-04/PJ.7/1993, yaitu contoh kekurangwajaran harga penjualan. Contoh 1 : PT. A memiliki 25% saham PT. B. At...
√SE - 04/PJ.7/1993
Terus terang, saya mengetahui adanya prinsip material di UU PPh sejak kuliah di UI khususnya dari Pak R. Mansury. Prinsip materialitas diseb...
√Hubungan Istimewa
Pasal 18 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2000 : Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan ser...
Langganan:
Postingan (Atom)