Warisan bukan objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh bahwa warisan dikecualikan sebagai objek pajak. Artiya, b...
Home » Posts filed under Hasil penelusuran untuk Uu Pajak Pbb
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri Uu Pajak Pbb. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan
√kelebihan pembayaran pajak
Walaupun banyak pihak yang menengarai bahwa restitusi pajak merupakan salah satu celah korupsi, sebenarny [seharusnya bahkan] restitusi meru...
√Migrasi PBB dan BPHTB
Sejak 1 Januari 2010 berlaku UU No. 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Biar gampang menyebutnya saya singkat saja UU P...
√Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 1 UU PPh 1984 : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. ...
√88 Hari Menuju Lelang
Tidak ada yang pasti kecuali dua hal : kematian dan pajak. Seandainya orang yang berutang kepada Negara (utang pajak) meninggal dunia dan pa...
√Meminta Pengurangan Denda PBB
Berikut ini ada salinan pasal-pasal Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ./2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi da...
√Mengangsur PBB
apakah pembayaran pbb dapat diangsur? diatur di manakah itu kalau misalnya bisa dilakukan pengansuran? Jawaban saya : Pasal 10 ayat (2) UU K...
√PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA dan MATA UANG ASING
“ saya mau tanya tentang syarat san tata cara pembukuan sengan mata uang asing,berdasar kep men keu terbaru,thank you ” [shoutbox] Ketika me...
√Menghitung BPHTB
Sesuai dengan Pasal 5 UU BPHTB, tari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal i...
√Restitusi PBB
Restitusi PBB adalah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (W...
√Keberatan PBB
mohon petunjuk bagaimana jika kita keberatan atas nilai NJOP dari PBB kita? apa seperti proses pengajuan keberatan untuk SKP? thx all, L Sil...
√Reformasi Perpajakan I
Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pa...
Langganan:
Postingan (Atom)