√Cara Penghitungan PPh Final 1% PP46

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 atau yang sering kita sebut dengan PP46 merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif tunggal ...

√PAS FINAL :Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final

Amnesti Pajak sudah berakhir dan anda belum melaporkan/mengungkapkan harta anda dalam program amnesti pajak? tenang aja, kini DJP membuat ...

√Begini Cara Validasi SSP Penjualan Tanah dan Bangunan

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasllan (PPh) atas penghasilan dari: pengalihan hak atas tanah ...

√Pengungkapan Aset Sukarela dengan tarif FINAL (PASFINAL)

Direktorat Jenderal Pajak membuat istilah baru, yaitu pasfinal. Atau pakai tagar #Pasfinal. Istilah pasfinal singkatan dari p engungkapan a...

√Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

http://www.uinjkt.ac.id Perguruan tinggi negeri badan hukum, disingkat PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah ...

√Dokumen Tertentu yang kedudukanya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Ada banyak pertanyaan tentunya setelah update aplikasi eFaktur versi 2.0 pada tanggal 1 Oktober 2017. Sebelumnya pada menu Dokumen Lain yang...

√Per-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik

Baru-baru ini sedang hangat-hangatnya keluar peraturan ini. Pada dasarnya peraturan ini mengatur soal siapa dan bagaimana cara penyampaian S...

√Harta bersih yang diperlakukan sebagai penghasilan

Pemerintah telah melengkapi ketentuan amnesti pajak. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan pemerintah nomor 6 tentang pengenaa...

√Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek

Wajib Pajak Indonesia yang memiliki saham di luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 50% dan saham tersebut tidak ...

√Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Kewenangan otoritas pajak Indonesia memungut pajak dari orang asing atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah Pasal 26 Undang-Undang PPh. ...