√UU KUP 2007

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan biasa disingkat UU KUP. Ini adalah undang-undang formal atau prosedur perpajakan. Berb...

√restitusi pengembalian pendahuluan

Ada satu lagi fasilitas perpajakan yang diberikan oleh DJP yang berlaku sejak 1 Januari 2014. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/P...

√Restitusi PPN Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya

Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecualikan sebagai subjek pajak. Ini menurut UU PPh...

√Dokumen Tertentu yang kedudukanya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Ada banyak pertanyaan tentunya setelah update aplikasi eFaktur versi 2.0 pada tanggal 1 Oktober 2017. Sebelumnya pada menu Dokumen Lain yang...

√Pengungkapan Ketidakbenaran

Istilah "Pengungkapan Ketidakbenaran" muncul di tingkat peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan peraturan direktur je...

√Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Sejak 1 Februari 2013 berlaku peraturan baru tentang tata cara pemeriksaan pajak yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 . Tat...

√Pengecualian PPh Pasal 22 Impor

Berdasarkan kuasa Pasal 22 UU PPh 1984, Menteri Keuangan melalui 154/PMK.03/2010 telah menetapkan Pemungut PPh Pasal 22 yang terdiri dari : ...

√tata cara membuat faktur pajak elektronik

Faktur pajak elektronik akan memudahkan para Pengusaha Kena Pajak baik pada saat pembuatan faktur maupun pada saat pelaporan. Peraturan Dire...

√Verifikasi

Sejak 2012, ada istilah baru di perpajakan Indonesia, yaitu istilah verifikasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, verifikasi...